RUPBASAN KELAS II BENGKALIS RAIH PENGHARGAAN TERBAIK II KATEGORI TERCEPAT DALAM PELAPORAN TUNJANGAN KINERJA DAN TERBAIK III PENETAPAN STATUS PENGGUNA (PSP) BARANG MILIK NEGARA DILINGKUNGAN KANWIL KEMENKUMHAM RIAU
PEKANBARU - Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau menggelar acara Pra Rekonsiliasi Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN). Acara yang mengangkat tema "Bersama Kita Wujudkan Laporan Keuangan Berkualitas Menuju WTP 15" ini berlangsung di Ruang Serbaguna Ismail Saleh,dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, Budi Argap Situngkir. Selasa (16/01/2024)
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi Johan Manurung, Kepala Divisi Pemasyarakatan Mulyadi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Edison Manik , Kepala Bagian Umum Nurhayati Sitorus ., Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Riau, dan pejabat serta operator pengelola keuangan dari UPT se-Riau.
Kepala Kanwil Kemenkumham Riau menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data laporan keuangan dan BMN di lingkungan Kemenkumham Riau.
“Kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan, karena data laporan keuangan dan BMN merupakan data yang krusial dan harus akurat,” ucap Budi Argap.
Budi Argap menambahkan bahwa Kantor Wilayah Kemenkumham Riau sangat terbuka lebar bagi para pengelola keuangan untuk bertanya dan berdiskusi jika mengalami kendala dalam menyusun laporan keuangan.
Kegiatan Rekonsiliasi data laporan keuangan dan BMN bertujuan sebagai sarana pencocokan dan kesesuaian data keuangan dan BMN dari masing-masing unit kerja. Selain itu juga bertujuan dalam menyelesaikan permasalahan dan sekaligus mengantisipasi permasalahan yang ada dalam pelaporan keuangan.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada satuan kerja terbaik.Pada kesempatan ini Rupbasan Kelas II Bengkalis Meraih Penghargaan Terbaik II Kategori Tercepat Dalam Pelaporan Tunjangan Kinerja Dan Terbaik III Penetapan Status Pengguna (PSP) Barang Milik Negara Dilingkungan Kanwil Kemenkumham Riau
Penghargaan itu langsung diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Budi Argap dan mengapresiasi kepada UPT yang mendapatkan penghargaan.